ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN , ANDALALIN JALAN NASIONAL , ANDALALIN KEMENT

Berapa Sih Biaya Andalalin ? inilah Dasar Penentuan Biaya Andalalin

Saat Ini Banyak pengusaha atau calon pengusaha yang bingung bahkan tidak tau dari mana dasar perhitungan biaya andalalin, kebingunan dan ketidaktahuan itu yang membuat banyak pengusaha atau calon pengusaha tertipu oleh biaya sangat mahal bahkan bisa ratusan juta untuk mengurus satu surat izin andalalin / rekomendasi andalalin.

Salah satu solusi paling tepatnya adalah konsultasi dengan pihak konsultan yang sudah tersertifikasi oleh kementerian perhubungan, dan perlu diketahui oleh pengusaha atau calon pengusaha bahwa jumlah konsultan andalalin di indonesia masih sangat sedikit.

Dasar Penentuan Biaya Andalalin

Perlu kita ketahui bersama bahwa Konsultan Andalalin Berdiri dan Wajib Tergabung didalam Asosiasi Konsultan yang di naungi oleh LPJK (Lembaga Pengelola Jasa Konstruksi) Dalam hal ini asosiasi tersebut adalah Inkindo, Inkindo di dirikan untuk membantu Pengusaha Konsultan / Konsultan andalalin / Konsultan teknik dalam melaksanakan kegiatan atau dalam pemberian nasehat kepada para owner proyek oleh karena itu Konsultan andalalin wajib mengikuti segala pedoman yang diterbitkan dan disepakati oleh Inkindo, dalam rangka memenuhi kebutuhan Badan Usaha Jasa Konsultansi Nasional untuk penyusunan Penawaran Harga (Usulan Biaya), serta dapat digunakan oleh Pengguna Jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Jasa Konsultansi. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) sebagai Asosiasi Badan Usaha Jasa Konsultansi secara resmi menerbitkan Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penghitungan dan penyusunan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2021 yang disusun INKINDO ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost).

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

I. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate)

  1. Istilah baku Remunerasi atau Biaya Personil yang digunakan dalam Buku Pedoman Standar Minimal
    2021 ini merujuk dan selaras dengan pengertian Remunerasi atau Biaya Langsung Personil yang
    digunakan dalam berbagai peraturan dan perundangan di Indonesia. Dalam kegiatan Jasa Konsultansi
    yang berlaku secara internasional istilah ini mengacu pada pengertian Billing Rate.
  2. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Ahli (Professional) dan Tenaga Ahli Sub Profesional
    adalah Satuan Biaya yang digunakan pada kegiatan Badan Usaha Jasa Konsultansi sudah mencakup
    Gaji Dasar (Basic Salary), Beban Biaya Sosial (Social Charge), Beban Biaya Umum (Overhead Cost),
    dan Keuntungan (Profit/Fee).
  3. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga
    Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif
    dengan analisa permodelan statistik serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
  4. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.
  1. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Ahli (Professional) dalam buku ini disajikan dalam
    tabel terpisah masing-masing untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Undangan
    Pelelangan Internasional (International Competitive Bidding / ICB) dan untuk pengadaan Jasa
    Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Pelelangan Nasional (National Competitive Bidding / NCB), yang
    dilakukan di Wilayah Republik Indonesia.
  2. Mata uang yang dipergunakan untuk Pelelangan Internasional (ICB) maupun Pelelangan Nasional (NCB)
    adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
  3. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kegiatan Jasa
    Konsultansi yang didanai oleh APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan Swasta.
  4. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Ahli Nasional bisa dihitung menurut jumlah satuan
    waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) dan ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang
    setara (comparable experiences) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
  5. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi
    (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-21 dan
    berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.
  6. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi
    (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-21 (untuk
    Tenaga Ahli dengan syarat SKA) dan Tabel 3-21 (untuk Tenaga Ahli tanpa syarat SKA), kedua tabel ini
    berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
  7. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Ahli Sub Profesional tercantum dalam Tabel 4-21
    berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
  8. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Pendukung (Supporting Staff) dalam Tabel 5-21
    berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
  9. Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi dengan Benchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 6-21.
  10. Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Ahli (Professional), Tenaga Ahli Sub Profesional dan
    Tenaga Pendukung (Supporting Staff) untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI
    Jakarta) dihitung dengan mengalikan Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) di Provinsi DKI Jakarta
    (sebagai Benchmark) dengan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi (Tabel 6-21).
  11. INKINDO saat ini belum mengeluarkan Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) Tahun 2021 untuk
    Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing.
  12. Perhitungan Konversi Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) menurut satuan waktu adalah sebagai
    berikut :

SBOM = SBOB / 4,1
SBOH = (SBOB / 22) x 1,1
SBOJ = (SBOH / 8) x 1,3

dimana:
SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate)
SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate)
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate)
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate)

Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) Badan Usaha Jasa Konsultansi terdiri dari komponen sebagai
berikut:

REM = GD + BBS + BBU + K

dimana:
REM
= Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate)
GD
= Gaji Dasar (Basic Salary)
BBS = Beban Biaya Sosial (Social Charge)
BBU = Beban Biaya Umum (Overhead Cost)
K
= Keuntungan (Profit/Fee)

II. Biaya Langsung (Direct Cost)

  1. Istilah baku Biaya Langsung yang digunakan dalam Buku Pedoman Standar Minimal 2021 ini merujuk
    dan selaras dengan pengertian Biaya Langsung Non Personil yang digunakan dalam berbagai peraturan
    dan perundangan di Indonesia. Dalam kegiatan Jasa Konsultansi yang berlaku secara internasional
    istilah ini mengacu pada pengertian Reimbursable Direct Cost.
  2. Biaya Langsung (Direct Cost) adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan
    kegiatan Jasa Konsultansi yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang
    wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.

Berdasarkan cara pembayarannya, Biaya Langsung (Direct Cost) ini terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

a. Reimbursable At Cost adalah biaya yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai
yang dikeluarkan (At Cost), sesuai pos anggaran dengan mengikuti batasan maksimum harga
satuan (ceiling rate) yang ditetapkan dalam kontrak. Penagihan pada pos anggaran ini didukung
dengan Dokumen Utama Tagihan berupa tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan,
volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Biaya Langsung yang bersifat Reimbursable At Cost ini disajikan dalam Tabel 7A-21 dan Tabel 7B21.

Tabel
7A-21

berisi jenis-jenis pos anggaran biaya dan belum mencantumkan angka, karena pos
anggaran tersebut secara spesifik terpengaruh oleh tempat dan waktu, yang pada umumnya
meliputi:

 Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
 Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara
 Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)
 Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (Unaccompanied Baggage)
 Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)
 Biaya Pembelian Kebutuhan Alat dan Bahan Untuk Pelaksanaan Proyek
 Cuti Tahunan (Annual Leave)
 Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website.

Tabel 7B-21 berisi jenis-jenis pos anggaran biaya dalam kategori at cost yang bersifat umum dan
dicantumkan angka untuk tiap pos anggaran, merupakan biaya yang dapat ditagihkan / diganti
sesuai pos anggaran dengan mengikuti batasan maksimum harga satuan (ceiling rate) yang
ditetapkan dalam kontrak, antara lain meliputi:

 Sewa Kendaraan dan O&M
(8-21)

 Sewa Kantor Proyek
 Sewa Peralatan Kantor
(8-21)

 Sewa Furniture Kantor
(8-21)

 Biaya Komunikasi
 Penempatan Sementara (Temporary Lodging)
 Penginapan Tugas Luar
 Sewa Peralatan Penunjang
(8-21)

 Dan biaya-biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan.

(8-21)
Biaya Langsung (Direct Cost) ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan

Indeks Biaya Langsung Per Provinsi (Tabel 8-21).

Cara pembayaran yang bersifat Reimbursable At Cost ini tidak berlaku untuk jenis Kontrak
Lumsum (Lump Sum).

b. Harga Satuan (Fixed Rate) adalah biaya yang dapat ditagihkan / diganti yang dikeluarkan untuk
pelaksanaan operasional kegiatan yang sebenarnya berdasarkan harga satuan yang pasti dan
tetap untuk setiap pos anggaran yang telah ditetapkan. Dalam pengajuan tagihan pada pos
anggaran ini, cukup dilampirkan Dokumen Penunjang Tagihan yang membuktikan bahwa volume
/ kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan tidak diperlukan bukti
harga satuan, maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya.

Biaya Langsung yang bersifat Fixed Rate ini disajikan dalam Tabel 7C-21, yang pada umumnya
meliputi:

 Tunjangan Harian (Per Diem Allowance)
 Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)
 Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)
 Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance)
 Biaya Operasional Kantor Proyek
 Biaya ATK (Office Consumables)
(8-21)

 Biaya Komputer & Printer Consumables
(8-21)

 Biaya Pelaporan

(8-21)
Biaya Langsung (Direct Cost) ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan

Indeks Biaya Langsung Per Provinsi (Tabel 8-21).

Cara pembayaran di atas tidak berlaku untuk jenis Kontrak Lumsum (Lump Sum).

c. Lumsum (Lump Sum) adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dengan harga
satuan yang pasti dan tetap serta ditagihkan / diganti secara Lumsum (Lump Sum) dengan
melampirkan Dokumen Penunjang Tagihan berupa bukti keterlaksanaan unsur pekerjaan dalam
pos anggaran dimaksud sesuai dengan volume rincian dalam kontrak sebagaimana tata cara
pembayaran Lumsum (Lump Sum) yang diatur dalam bagian Syarat-Syarat Khusus Kontrak
(SSKK).

Biaya Langsung yang bersifat Lumsum (Lump Sum) ini disajikan dalam Tabel 7D-21, antara lain
berupa:

 Pengumpulan Data Sekunder
 Seminar, Webinar, Workshop, Sosialisasi, Pelatihan, Diseminasi, Lokakarya, Diskusi,
Koordinasi Antar Instansi, Focus Group Discussion (FGD), dan Lain-Lain
 Survey
 Test Laboratorium
 Hak Cipta
 Lisensi Perangkat Lunak
 Dan lain-lain

Catatan:
Pada jenis kontrak waktu penugasan (time based contract), dimungkinkan adanya rincian pos
anggaran kontrak dengan cara penagihan / pembayaran secara gabungan atau kombinasi dari
ketiga cara pembayaran di atas.

  1. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana /
    pinjaman luar negeri, nilai Biaya Langsung ini adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
  2. Harga satuan pada Tabel – Tabel Biaya Langsung (Direct Cost) dalam buku Pedoman Standar Minimal
    Tahun 2021 ini tidak bersifat mengikat bagi konsultan internasional yang bekerja di Indonesia.
  3. Indeks Biaya Langsung Per Provinsi dengan Benchmarking Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel
    8-21.
  4. Perkiraan Total Biaya Langsung (Direct Cost) terhadap Nilai Kontrak (diluar PPN) pada kebanyakan jenis
    pekerjaan tidak lebih dari 40%, kecuali untuk jenis pekerjaan Jasa Konsultansi yang bersifat khusus
    antara lain pekerjaan survey, pengukuran dan pemetaan dimana pada pekerjaan ini Biaya Langsungnya
    lebih dominan (Perlem LKPP No. 9 tahun 2018).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
Ada Pertanyaan?
Hi!
Ada yang bisa di bantu?